Minggu, 19 Mei 2024

Blog

Para Pebisnis di Senayan
Kabar Utama

Para Pebisnis di Senayan

SETELAH DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, sorotan kepada lembaga legislatif semakin tajam. Publik menganggap DPR tidak peka terhadap aspirasi masyarakat. Para wakil rakyat dinilai lebih memihak pengusaha ketimbang para pekerja. Berbagai tudingan diarahkan kepada DPR dan tentu saja pihak eksekutif. Unjuk rasa merebak di mana-mana dengan tema yang sama: menolak kehadiran UU Cipta Kerja Dalam situasi seperti itu, Marepus Corner merilis hasil penelitian bertajuk  Peta Pebisnis di Parlemen Potret Oligarki di Indonesia, Jumat (9/10/2020). Dalam soft launching hasil  penelitian itu, Defbry Margiansyah, salah seorang dari enam peneliti, memaparkan temuannya. Sepintas seperti disimpulkan, kegaduhan hari ini tidak lepas dari fenomena oligarki di Senayan. Seperti dika...
Danilo Petrucci Juara MotoGP Prancis 2020 
Kabar Hangat

Danilo Petrucci Juara MotoGP Prancis 2020 

  PARIS.- Pembalap Ducati asal Italia Danilo Petrucci menjuarai MotoGP Prancis 2020 di Sirkuit Le Mans, Minggu (11/10/2020) malam WIB. Pembalap berumur 29 tahun tersebut mencatat waktu 45 menit 54,736 detik. Petruci unggul 1,273 detik atas pembalap Repsol Honda Alex Marquez yang finis kedua dan 1,711 detik atas  Pol Espargaro yang finis ketiga. Hasil tersebut tidak banyak merubah papan atas klasemen. Petruci menempati peringkat kesepuluh dengan 64 poin, sementara Alex Marquez (47) menempai peringka ke-14 dan Pol Espargaro (73) di peringkat kedelapan.  Fabio Quartararo yang finis kesebelas tetap berada di puncak dengan mengumpulkan 115 poin. Quartararo unggul 10 poin atas Joan Mir (105) di posisi kedua dan 18 poin atas Dovizioso (97) di peringkat ketiga.Sementara itu, pe...
Rumus Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi
Kabar Wacana

Rumus Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Oleh Acuviarta Kartabi* SAAT ini semua pemangku kepentingan ekonomi sedang memutar otak untuk mencari ramuan tokcer vaksin pemulihan ekonomi yang sedang terpuruk hebat akibat pandemi Covid 19. Cukup banyak ramuan yang sudah disajikan, baik ramuan vaksin pemulihan ekonomi racikan nasional maupun ramuan vaksin racikan lokal (daerah). Ramuan vaksin pemulihan ekonomi lokal pastinya melihat dan belajar dari apa yang dilakukan secara nasional. Tentu ada modifikasi di tingkat lokal, karena melihat perbedaan karakteristik keganasan dampak covid 19 terhadap ekonomi setiap daerah bisa beragam. Sama halnya seperti vaksin Covid 19 yang sekarang sedang di uji coba-kan, saat ini pemerintah sedang mencoba level kemujaraban vaksin pemulihan ekonomi nasional. Paket kebijakan ditingkat pusat...
NU dan DPR: Ungkap Dalang Kerusuhan!
Kabar Utama

NU dan DPR: Ungkap Dalang Kerusuhan!

JAKARTA.- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BNU) dan Komisi III DPR RI mendesak pihak kepolisian  untuk menyelidilki secara menyeluruh kerusuhan saat terjadi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Selain itu,  harus diungkap pula secara jelas siapa dalang di balik tindakan anarkis yang terjadi di sejumlah kota itu. “Siapa aktor di belakang kerusuhan tersebut harus diungkap. Jangan hanya di lapangan. Tapi betul-betul mengungkap secara tuntas," kata Ketua PBNU KH. Said Aqil Siroj seperti ditayangkan dalamm kanal  YouTube Kang Said Official, Sabtu (10/10/2020). Menurut Kyai Said, NU tidak mempermasalahkan aksi unjuk rasa yang dilakukan untuk menolak UU Ciptaker. Sebab hal itu merupakan penyampaian pendapat di muka yang dijamin undang-undang dan hak setiap warga negara. Namun demi...
Polisi Harus Minta Maaf
Kabar Hangat

Polisi Harus Minta Maaf

BANDUNG.- Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) menilai aparat kepolisian telah mencederai harkat dan martabat sivitas akademika perguruan tinggi tersebut. Sejumlah petugas keamanan diduga melakukan tindak kekerasan dan pengrusakan fasilitas kampus saat  menangani mahasiswa usai unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, di Jalan Taman Sari, Rabu (7/10/2020) dan Kamis (8/10/2020). “Karena itu kami meminta aparat kepolisian meminta maaf kepada pihak Unisba melalui media massa. Polri harus mengusut tuntas kasus tersebut, dan memberi sanksi terhadap patugas yang melakukan tindakan tersebut,” tegas juru bicara Aliansi Mahasiswa Unisba Norman Lutfi di Kampus Unisba, Sabtu (10/10/2020). Dia menjelaskan, tindakan pengrusakan fasilitas kampus dan kekerasan berawal saat polisi membu...
Kantor Kejati Sekelas Hotel Bintang Lima
Kabar Hangat

Kantor Kejati Sekelas Hotel Bintang Lima

  BANDUNG, - Kejasaan Tinggi Jawa Barat akan memiliki gedung paling keren di antara gedung serupa di Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandai pembangunannya dengan meresmikan ground breaking, di Jln. RE Martadinata Kota Bandung, Jumat (9/10/2020) sore. Pembangunan gedung tersebut menelan dana sebesar Rp 126 miliar, yang bersumber dari APBD Jabar. Gubernur menandatangani prasasti dan mejit tombol bersama Kepala Kejati Jabar Ade Adhyaksa, dan Ketua DPRD dan Jabar Taufik Hidayat. "Gedung Kejati Jabar akan selesai setahun kemudian, yakni tahun 2021. Nanti akan menjadi kantor kejaksaan terkeren di Indonesia. Dalam slide yang ditayangkan tadi begitu mewah, sekelas hotel bintang lima,” katanya. Tingkatkan pelayanan Kajati Jabar Ade Adhyaksa menyatakan, gedung yang megah i...
Presiden Jawab Tudingan Seputar UU Cipta Kerja
Kabar Hangat

Presiden Jawab Tudingan Seputar UU Cipta Kerja

BANDUNG.- Presiden Joko Widodo akhirnya berbicara tentang UU Cipta Kerja yang menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Presiden berbicara di Istana Bogor dan disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020) malam. Sejumlah isu penting disampaikannya terkait  undang-undang yang memicu unjuk rasa di berbagai tempat selama tiga hari itu. Dengan setelan khas kemeja putih lengan panjang, Presiden menyinggung tentang unjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja, Presiden memandang hal itu terjadi karena dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi dari undang-undang tersebut dan hoaks yang menyebar di media sosial. “Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan upah minimum provinsi, upah minimum kota/kabupaten, atau minimum sektoral provi...
Aktivisme K-Poppers Melawan Omnibuslaw
Kabar Utama

Aktivisme K-Poppers Melawan Omnibuslaw

Oleh Bonni Irawan Mengamati pertarungan pro kontra omnibuslaw di dunia maya memang penuh kejutan. Adalah Ismail Fahmi (@ismailfahmi), founder Drone Emprit yang pertama kali memunculkan fenomena para fans artis Korea (K-Pop) yang berada di balik aktivisme melawan omnibuslaw. Ribuan akun fans Korea Wave (Hallyu) membantu mengangkat tagar-tagar anti omnibus seperti: #Gagalkanomibuslaw #Jegalsampaigagal #Mositidakpercaya #DPRRIKhianatirakyat #tolakruuciptakerja #mahasiswabergerak dan lain-lain. Akun Nilasari (@Nilasar30823482) misalnya menyebutkan: Bapak dipilih rakyat untuk melindungi rakyat bukan menindas rakyat :) Innalilahiwainahirojiun telah berpulang kerahmatullah hati Nurani DPR RI semoga dibuka kan kembali :) https://twitter.com/Nilasar30823482/status/1313303487493500928 ...
KSPSI Kawal Surat Emil untuk Presiden
Kabar Hangat

KSPSI Kawal Surat Emil untuk Presiden

  BANDUNG.- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat akan mengawal surat dari Gubernur Ridwan Kamil yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Supaya para buruh benar-benar mendapat kepastian, aspirasi mereka mengenai UU Cipta Kerja sampai ke meja presiden.  Selain itu, langkah untuk judicial review atas undang-undang tersebut sedang dipersiapkan. “Surat itu harus sampai, karena hanya presiden yang bisa mengeluarkan perppu  untuk mengatasi situasi seperti ini. Semoga presiden mendengar aspirasi kami. Kita juga menyiakan langkah untuk yudicial review  ke Mahkaman Konstitusi,” kata Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, saat dihubungi apakabar.news, Jumat (9/10/2020). Langkah hukum melalui MK, kata Roy Jinto, akan dilakukan nanti setelah sikap pr...
Bukti Buruknya Praktik Kenegaraan
Kabar Utama

Bukti Buruknya Praktik Kenegaraan

JAKARTA.- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan sikap terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pada Jumat (9/10/2020). Terdapat sembilan poin pernyataan dalam sikap resmi  yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal Ahmad Helmy Faishal Zaini tersebut. Seperti dikutip dari laman  www. nu.or.id, PBNU menyesalkan proses legislasi UU Cipta Kerja yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Menurut pandangan PBNU, untuk mengatur bidang yang sangat luas dan mencakup 76 UU, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kebijakan. Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktik kenegaraan y...