Jumat, 26 April 2024

Kabar Utama

Oto Iskandar di Nata Setelah 75 Tahun
20Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Oto Iskandar di Nata Setelah 75 Tahun

“Bagaimana cara pemindahan kekuasaan dapat dilakukan?” tanya Oto Iskandar di Nata kepada Soekarno. “Ini bukan bukan pemindahan,” jawab Soekarno. “Tindakan itu akan bersifat ‘penyerahan’.” Oto tetap menginginkan kata “pemindahan”, karena tidak mengandung paksaan. Akhirnya, kata “pemindahan” disepakati bersama.  Sebelumnya kata tersebut diubah Soekarno  dengan kata “penyerahan”. Kutipan dialog di atas menunjukkan adanya fakta kehadiran Oto Iskandar di Nata dalam rapat perumusan naskah proklamasi, Jumat, 17 Agustus 1945. BM Diah sebagai pelaku sejarah, merekam peristiwa penting itu dalam bukunya, “Angakatan Baru ‘45” (1983, h. 243-44). Selain Oto, tokoh asal Sunda lainnya yang memberi masukan adalah Iwa Kusumasumantri. Menyusul disepakatinya kata “pemindahan”, maka Iwa ...
Read More
PWNU Jabar: Kasus Kotak Amal, Hati-hati Salurkan ZIS
18Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

PWNU Jabar: Kasus Kotak Amal, Hati-hati Salurkan ZIS

BANDUNG.- Sejauh ini, di wilayah Jawa Barat belum ditemukan adanya kotak amal Yayasan Abdurrahman bin Auf (ABA), yang diduga dijadikan  sumber pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Setidaknya, dalam data yang diungkapkan Polri tidak menyebutkan keberadaan kotak amal yayasan itu di Jabar. Namun demikian, masyarakat Jawa Barat harus tetap waspada melihat fenomena tersebut. “Meskipun dalam keterangan pihak Polri tidak tampak sebaran kotak amal yayasan ABA di Jabar, namun tetap harus waspada,” ujar Wakil Sekretaris PWNU Jabar, H. Ahmad Dasuki, ketika dihubungi, Jumat (18/12/2020). Kewaspadaan itu diwujudkan dalam penyaluran dana zakat, infak, sedekah melalui lembaga-lembaga yang kredibel, sehingga bisa dipertanggunjawabkan peruntukannya. Jangan sampai keikhlasan umat dalam...
Read More
Kotak Amal Yayasan ABA Disalahgunakan untuk Terorisme
17Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Kotak Amal Yayasan ABA Disalahgunakan untuk Terorisme

JAKARTA.- Lebih dari 20 ribu kotak amal Yayasan Abdurrahman Bin Auf (ABA) yang tersebar di seluruh  Indonesia, diduga sebagai sumber pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Kelompok JI lebih dulu memotong uanh yang terkumpul di kotak amal, sebelum diaudit atau diserahkan ke lembaga resmi, Pengungkapan tersebut, merupakan hasil pengembangan setelah sebelumnya pihak Polri menemukan fakta, JI menyalahgunakan dana kotak amal di minimarket untuk kepentingan terorisme. Hal itu tercium setelah penangkapan salah seorang pentolan JI yakni Taufik Bulaga alias Upik Lawanga. Dalam keterangan tertulisnya,  Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, Kamis (17/12/2020), menjelaskan, setiap pengumpulan uang Infaq dari kotak amal, sebelum dilaporkan atau diaudit sudah dipotong terlebih dahulu untu...
Read More
Moderasi Beragama: Jalan Tengah yang Berimbang
17Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Moderasi Beragama: Jalan Tengah yang Berimbang

PROGRAM moderasi beragama telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Moderasi beragama dianggap sebagai faktor penting untuk memperkuat persatuan dan menjaga perdamaian bangsa Indonesia. Program ini terus disosialisasikan kepada masyarakat. Lalu, apa moderasi beragama itu? Menurut Muhammad Hasyim Kamali, profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, prinsip dasar moderasi beragama adalah keseimbangan dan adil. Dalam kerangka ini, seorang yang beragama tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Konsep dasar ini merupakan esensi ajaran Islam yang seringkali dilupakan umatnya. Senada dengan itu, Ismail Raji al-Faruqi, cendekiawan asal Palestina,  menyebutkan, moderasi itu memiliki makna berimb...
Read More
Emil: Kisruh Rizieq, Machfud MD Ikut Bertanggung Jawab
16Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Emil: Kisruh Rizieq, Machfud MD Ikut Bertanggung Jawab

BANDUNG,.-  Kekisruhan seputar  Muhammad Rizieq Shihab (MRS) tidak terlepas dari pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, yang membolehkan massa menjemput tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu sepulang dari Arab Saudi. Karena itu, Mahfud MD juga harus ikut bertanggung jawab atas semua persoalan ini. “Ketika itu Menkopulhukam Mahfud MD memperbolehkan penjemputan HRS asal tertib dan damai. Ini seolah-olah menjadi diskresi, karena telah mengganggu PSBB di Jakarta dan di Jawa Barat," ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seusai diperiksa selama 1,5 jam di Ditreskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Rabu (16/12/2020). Ridwan Kamil diperiksa dalam kaitan kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, beberapa waktgu lalu saat tabigh akbar MRS. Dia juga mempertanyakan mengapa...
Read More
Minimnya Petani Muda di Negeri Agraris
16Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Minimnya Petani Muda di Negeri Agraris

BELUM lama ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutip hasil survei pertanian antar-sensus  2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Disebutkan, jumlah petani di Jabar mencapai 3.250.825 orang. Dari jumlah tersebut, petani yang berusia 25-44 tahun hanya 945.574 orang atau 29 persen. Angka itu menggambarkan kegiatan pertanian belum menarik perhatian kaum muda. Karena itu Pemprov Jabar berencana membuat program 1.000 petani milenial, untuk menumbuhkan minat bertani di kalangan anak muda. Pemprov akan meminjamkan lahan-lahan menganggur di seluruh Jabar, untuk dikelola kaum milenial yang sudah diseleksi. Mereka harus menguasai teknologi dan ilmu pertaniannya. Dengan cara itu, mereka yang lulus dari universitas tidak usah berpikir untuk berangkat Bandung atau Jakarta, sebab di desa...
Read More
Kecemerlangan Djuanda dan Tragedi Nasional Itu
14Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Kecemerlangan Djuanda dan Tragedi Nasional Itu

PERNAHKAH terbayang apa yang terjadi dewasa ini, jika  Ir. Djuanda Kartawidjaja tidak mendeklarasikan batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebelum deklarasi yang dicetuskan 13 Desember 1957 itu, wilayah RI masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Deklarasi Djuanda menyatakan, Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Deklarasi itu kemudian dikuatkan dengan UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Luas wilayah RI pun bertambah 2,5 kali lipat, dari 2.027.087 km² men...
Read More
Hassan Wirajuda: Jika Tidak Konsisten, Dibodohi Negara Lain
13Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Hassan Wirajuda: Jika Tidak Konsisten, Dibodohi Negara Lain

BANDUNG.- Sikap yang  tidak konsisten dalam pelaksanaan konsep Wawasan Nusantara, dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia sendiri. Misalnya, Indonesia pernah dibodohi negara lain untuk menjual tanah dan air dengan harga sangat murah. Selain itu, kekayaan laut diekspor tanpa mempertimbangkan risiko yang akan terjadi bagi lingkungan dan para nelayannya. “Mungkin akan kaget mendengarnya. Dulu kita pernah menjual tanah dan air kepada Singapura. Kita menjual pasir, dibodohi Singapura,” kata mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda pada sawalamaya “Reaktualisasi Pemikiran Kebangsaan dan Kenegaraan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja”, yang digelar Panitia Kongres Sunda, Minggu (13/12/2020). Webminar itu membahas tentang Deklarasi Djuanda, yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 ...
Read More
Deklarasi Djuanda: Kini Terjadi Penyusutan Nasionalisme
13Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Deklarasi Djuanda: Kini Terjadi Penyusutan Nasionalisme

BANDUNG.- Dewasa ini telah terjadi penyusutan nasionalisme dan patriotisme, integrasi dan kohesi nasional terkoyak. Bhineka Tunggal tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan dengan ketaatan. Berbagai gejala disintegrasi nasional terjadi dengan beragam sebab yang dapat dijelaskan dan memerlukan solusi kedaruratan. “Sementara itu modernisasi seringkali diartikan sebagai westernisasi. Padahal seharusnya modernisasi dipahami sebagai memanfaatkan keindonesiaan,” kata ekonom Sri Edi Swasono saat menjadi pembicara kunci pada sawalamaya “Reaktualisasi Pemikiran Kebangsaan dan Kenegaraan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja”, yang digelar Panitia Kongres Sunda, Minggu (13/12/2020). Webminar itu membahas tentang Deklarasi Djuanda, yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada...
Read More
Program Petani Milenial, Jangan Malah Timbulkan Masalah
11Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Program Petani Milenial, Jangan Malah Timbulkan Masalah

BANDUNG.- Gagasan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjalankan program 1.000 petani milenial untuk menumbuhkan minat bertani di kalangan anak muda, harus dirancang secara matang dan bukan hanya sebatas pelaksanaan program. Kegiatan tersebut harus menjadi solusi dan bukan menjadi masalah di kemudian hari. “Secara program bagus. Artinya ada upaya untuk memberdayakan kaum muda di bidang pertanian. Juga agar mereka berperan serta dalam pertumbuhan agraria di Jawa Barat. Tapi semuanya harus dimatangkan dulu, supaya tidak jadi masala nantinya,” ujar Ketua Yayasan Odesa Indoesia, Faiz Manshur, Jumat (11/12/2020). Menurut Faiz, yang selama ini bergiat dalam pendampingan petani, program itu akan menyangkut persoalan tanah, sumber daya manusia, peralatan pertanian, dan juga kelengkapan lain ya...
Read More