Jumat, 29 Maret 2024

Tag: UU Cipta Kerja

Presiden Jawab Tudingan Seputar UU Cipta Kerja
Kabar Hangat

Presiden Jawab Tudingan Seputar UU Cipta Kerja

BANDUNG.- Presiden Joko Widodo akhirnya berbicara tentang UU Cipta Kerja yang menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Presiden berbicara di Istana Bogor dan disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020) malam. Sejumlah isu penting disampaikannya terkait  undang-undang yang memicu unjuk rasa di berbagai tempat selama tiga hari itu. Dengan setelan khas kemeja putih lengan panjang, Presiden menyinggung tentang unjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja, Presiden memandang hal itu terjadi karena dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi dari undang-undang tersebut dan hoaks yang menyebar di media sosial. “Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan upah minimum provinsi, upah minimum kota/kabupaten, atau minimum sektoral provi...
KSPSI Kawal Surat Emil untuk Presiden
Kabar Hangat

KSPSI Kawal Surat Emil untuk Presiden

  BANDUNG.- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat akan mengawal surat dari Gubernur Ridwan Kamil yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Supaya para buruh benar-benar mendapat kepastian, aspirasi mereka mengenai UU Cipta Kerja sampai ke meja presiden.  Selain itu, langkah untuk judicial review atas undang-undang tersebut sedang dipersiapkan. “Surat itu harus sampai, karena hanya presiden yang bisa mengeluarkan perppu  untuk mengatasi situasi seperti ini. Semoga presiden mendengar aspirasi kami. Kita juga menyiakan langkah untuk yudicial review  ke Mahkaman Konstitusi,” kata Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, saat dihubungi apakabar.news, Jumat (9/10/2020). Langkah hukum melalui MK, kata Roy Jinto, akan dilakukan nanti setelah sikap pr...
Bukti Buruknya Praktik Kenegaraan
Kabar Utama

Bukti Buruknya Praktik Kenegaraan

JAKARTA.- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan sikap terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pada Jumat (9/10/2020). Terdapat sembilan poin pernyataan dalam sikap resmi  yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal Ahmad Helmy Faishal Zaini tersebut. Seperti dikutip dari laman  www. nu.or.id, PBNU menyesalkan proses legislasi UU Cipta Kerja yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Menurut pandangan PBNU, untuk mengatur bidang yang sangat luas dan mencakup 76 UU, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kebijakan. Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktik kenegaraan y...
Polri Harus Hormati Kebebasan Berpendapat
Kabar Hangat

Polri Harus Hormati Kebebasan Berpendapat

JAKARTA.- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ‎Republik Indonesia (Komnas HAM RI) meminta Polri menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap anggota masyarakat, tanpa diskriminasi terkait aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah. Komnas meminta penghormatan dan perlindungan dilakukan terhadap‎ unjuk rasa damai dan bagi yang berekspresi melalui media cetak, karya seni, media elektronik, maupun media sosial (internet). ‎Sedangkan Polri di dalam melakukan pengamanan atas aksi penyampaian pendapat dan ekspresi mesti dilakukan secara proporsional, berimbang, dan sesuai dengan keperluan, dengan mendahulukan negosiasi dan dialog. Komnas juga meminta Pemerintah dan DPR agar membuka dialog yang sejati dengan masyarakat secara luas...
Emil Kirim Surat kepada Presiden
Kabar Utama

Emil Kirim Surat kepada Presiden

  BANDUNG.- Di bawah guyuran hujan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berorasi di depan massa gabungan serikat pekerja di Jawa Barat di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). Sontak tampilnya orang nomor satu di Jabar itu disambut gemuruh massa, yang berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di hari ketiga Pria yang akrab disapa Emil itu menemui demonstra bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam/III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan para pentolan organisasi buruh. Sebelumnya, Emil melakukan pertemuan dengan sepuluh orang pimpinan serikat buruh. Dalam kesempatan tersebut, pihak buruh menyampaikan sejumlah hal penting terkait UU Cipta Kerja. Berdasarkan pertemuan itulah, Ridwan Kamil akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan D...
Buruh Datangi DPRD Kota Bandung
Kabar Hangat

Buruh Datangi DPRD Kota Bandung

  BANDUNG.- Massa buruh pabrik yang tergabung dslam Seriakat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bandung. Mereka menolak UU Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan DPR RI. Mereka berorasi mengecam langkah pemerintah dan DPR yang dianggapnya telah membuat hidup buruh makin sulit. "Hidup kita sudah sulit. Lahirnya UU Cipta Kerja, membuat hidup kaum buruh makin sulit," ujar seorang buruh saat orasi. Beberapa orang perwakilan pengunjuk rasa bertemu anggota DPRD Kota Bandung. Mereka menyampaikan pernyataan sikap untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Sejumlah poster yang mengecam pemerintah dan DPR ditempel di pagar gedung dewan. (Sup)***  
Demo Ricuh, 9 Orang Diamankan
Kabar Utama

Demo Ricuh, 9 Orang Diamankan

BANDUNG, (AKN).- Polda Jabar  terus menyelidiki kasus pengrusakan mobil polisi saat unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang berujung rusuh, Selasa (7/10/2020) lalu, di sekitar  Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dalam kaitan itu, polisi sudah mengamankan 9 orang mahasiswa. “Perusakan terjadi diduga disebabkan kekecewaan massa karena aspirasi mereka tidak tersalurkan. Ada beberapa fasilitas umum yang dirusak. Mobil sudah kita tarik dan perbaiki,” ujar Kabidhumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi A Chaniago, di Mapolrestabes Bandung, Jalan Merdeka, Rabu (7/10/2020). Erdi memastikan proses penegakkan hukum akan  dilakukan. Dia meminta masyarakat tidak usah khawatir. Sekarang Kota Bandung sudah dalam keadaan kondusif. “Hanya saja belum terindikasi mas...
Dunia Soroti UU Cipta Kerja
Kabar Hangat

Dunia Soroti UU Cipta Kerja

  BANDUNG, (AKN).- UU Cipta Kerja juga mendapat dari para investor yang pro- lingkungan hidup, sejumlah organisasi buruh internasional dan juga pegiat lingkungan di dunia. Seperti dilansir  Reuters, investor global yang mengelola aset senilai  4,1 triliun dolar AS telah memperingatkan pemerintah Indonesia, UU tersebut  menimbulkan risiko baru bagi hutan tropis negara. Dalam surat yang diterima Reuters, 35 investor mengungkapkan keprihatinan mereka, termasuk Aviva Investors, Legal & General Investment Management, Church of England Pensions Board, manajer aset yang berbasis di Belanda, Robeco, dan manajer aset terbesar di Jepang, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Menurut Peter van der Werf, eksekutif  di perusahaan investasi Robeco, meskipun mereka menyadari perlu...
DPR Bertindak Ugal-ugalan
Kabar Utama

DPR Bertindak Ugal-ugalan

Ilustrasi: Politik Today BANDUNG, (AKN).- Rakyat Sulit berharap lebih banyak kepada DPR dan Presiden periode saat ini untuk terciptanya proses legislasi yang lebih baik. Proses pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan,  DPR tidak sedang menjalankan dengan baik fungsi legislasi yang dimilikinya. DPR sudah menunjukkann perilaku yang ugal-ugalan. Demikian pernyataan yang disampaikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam siaran persnya, Selasa (6/10/2020). Lembaga tersebut menyoroti pengesahan UU Cipta Kerja. Proses legislasi undang-undang tersebut, katanya, merupakan praktik buruk yang terus berulang setelah pengesahan UU Minerba, revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan revisi UU Mahkamah Konstitusi. “Pembahasan materi RUU Cipta Kerja terus melaju ...
Buruh dan Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja
Kabar Hangat

Buruh dan Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja

BANDUNG, (AKN).- Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR, disambut demo di berbagai tempat, Selasa (6/10/2020). Massa yang terdiri mahasiswa dan buruh pabrik menyuarakan kekecewaannya, mengecam langkah pemerintah dan DPR yang dinilai merugikan kaum pekerja. Di Bandung, massa mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggeruduk kantor DPRD Jawa Barat di Jln. Diponegoro. Sekitar pukul 13.00 massa yang mengenakan jaket almamater masing-masing mulai mendatangi gedung DPRD Jabar. Mereka terkonsentrasi di tempat itu dan melakukan orasi. Menurut mereka, keberpihakan pemerintah dan DPR kepada pengusaha, akan menyengsarakan rakyat. UU Cipta Kerja dinilai mengintimidasi pekerja karena mengabaikan hak-hak pekerja. Selama aksi berlangsung, massa membakar ban sehingga asap hitam mengepul. Makin so...