Jumat, 26 April 2024

Tag: Pupuk Bersubsidi

Cara Belinya Mudah, Tapi Pupuk Bersubsidinya Susah
Kabar Utama

Cara Belinya Mudah, Tapi Pupuk Bersubsidinya Susah

BANDUNG.- Meskipun cara pembeliannya mudah, petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Untuk mengatasinya, mereka akhirnya membeli juga pupuk non-subsidi yang harganya dua kali lipat dari pupuk subsidi. Kalau tidak begitu, kegiatan pertanian mereka akan terhambat. “Misalnya saya butuh 4 karung pupuk bersubsidi, tapi yang bisa dibeli hanya 1 atau 2 karung. Sebab stoknya suma segitu. Ya akhirnya saya beli yang non-subsidi juga. Padahal, maksudnya pengadaan pupuk bersubsidi kan, untuk membantu petani supaya biaya pupuknya murah,” ujar Didin (45) seorang petani di kawasan Cimenyan Kabupaten Bandung, yang sedang bersiap menanam bawan merah, Jumat (4/12/2020). Sebagai misal, di kawasan Cimenyan harga satu karung (50 kg) pupuk ZA bersubsidi Rp 95 ribu, maka har...
Data Penyaluran Pupuk Bersubsidi Harus Akurat
Kabar Hangat

Data Penyaluran Pupuk Bersubsidi Harus Akurat

JAKARTA.- Masalah pupuk bersubsidi terus bergulir dan menjadi sorotan. Kali ini anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka meminta agar data tentang penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah lebih akurat. Dengan demikian, ada jaminan disalurkan kepada petani yang benar-benar berhak menerimanya. “Berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama menyusun data yang akurat, memilah, dan memilih petani mana saja yang berhak mendapatkan subsidi pupuk,” tegas Suhardi dalam keterangan persnya, Kamis (12/11/2020) di Jakarta. Menurutnya, subsidi pupuk adalah perwujudan dari negara Pancasila untuk memberikan keadilan bagi para petani kecil di berbagai daerah. Namun kenyataannya, antara pupuk bersubsidi dengan kebutuhan petani tidak berimbang. “Mereka yang berhak menerima adalah pemilik lahan dua ...
Kaji Penyaluran Pupuk, Jangan Rugikan Petani
Kabar Utama

Kaji Penyaluran Pupuk, Jangan Rugikan Petani

JAKARTA.- Pemeritah harus mengkaji secara mendalam tentang penyaluran pupuk bersubsidi supaya tidak merugikan petani. Kebijakan Kementerian Pertanian dalam penggunaan Kartu Tani belum diterima secara masif. Sementara itu pupuk bersubsidi sudah tidak ada di para agen. “Pada masa reses kemarin, kami bertemu dengan para petani di Kabupaten Bandung. Mereka banyak mengeluhkan tentang Kartu Tani dan pupuk bersubsidi,” kata anggpota Komisi  III DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal di Jakarta, Selasa (10/11/2020) Dia mengungkapkan, pada masa reses berkelilung di daerah pemilihannya seperti Ciwidey, Pangalengan, dan Kertasari Kabupaten Bandung. Ditemukan kenyataan para petani yang kesulitan saat harus membeli pupuk seharga Rp250.000 per karung. Biasanya mereka dapatkan dengan harga Rp90.000/kar...
Kurang Sosialisasi, Kartu Tani Hambat Petani
Kabar Utama

Kurang Sosialisasi, Kartu Tani Hambat Petani

BANDUNG.- Salah satu kegunaan Kartu Tani adalah untuk mempermudah petani mendapatkan akses terhadap pupuk bersubsidi. Akan tetapi akibat kurangnya sosialisasi, banyak petani yang belum memilikinya sehingga aktivitas pertanian mereka terganggu. Keadaan ini menunjukkan pemerintah kurang serius membela kepentingan dasar petani. “Ini artinya, pemerintah kurang serius dalam membela petani atas kebutuhan mendasarnya. Kalau belum  siap pelaksanaannya, jangan dulu gembar-gembor soal Kartu Tani. Rapikan dulu semuanya. Setelah oke, baru boleh koar-koar,” ujar Ketua Harian DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmadja, Senin (9/11/2020). Entang dimintai pendapatanya berkaitan dengan banyaknya keluhan dari petani di berbagai daerah tentang kartu tani. Mereka tidak bisa ...
Petani Bingung Tak Bisa Beli Pupuk Bersubsidi
Kabar Utama

Petani Bingung Tak Bisa Beli Pupuk Bersubsidi

MAJALENGKA.- Para petani di Majalengka mengeluh tidak bisa membeli pupuk bersubsidi, gara-gara tidak punya Kartu Tani. Padahal banyak di antara  mereka sudah lama membuatnya,  namun kartu tidak kunjung selesai. Sementara itu musim tanam sudah tiba dan pupuk sangat dibutuhkan supaya tanaman tumbuh dengan baik. “Masih banyak petani yang belum terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan memiliki kartu. Bingung, sekarang sudah masuk musim tanam. Saya sudah berulang kali datang ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP) belum selesai juga itu kartunya,” kata Nana (50) petani dari Kelurahan Simpeureum, Kecamatan Cigasong, Senin (9/11/2020). Nana merasa aneh dengan situasi yang dialaminya. Sebab dia bukan petani baru, tapi sudah puluhan tahun menggeluti pekerjaan tersebut. D...