BANDUNG.- Jawa Barat belum terbebas dari kebiasaan warganya buang air besar sembarang (BABS). Hingga saat ini terdapat sekitar 9 juta penduduk yang masih mempraktikan cara yang tidak sehat tersebut. Pemerintah dinilai terlalu lamban dalam upaya meningkatkan kualitas sanitasi masyarakatnya.
“Ini problem serius di Jabar. Jangan diangap remeh. Sanitasi yang buruk akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya. Berbagai penyakit muncul akibat sanitasi yang buruk,” kata Ketua Yayasan Odesa Indonesa, Faiz Manshur, Kamis (12/11/2020) di Bandung.
Pada tahun 2016 lalu, menurut Badan Pusat Statistik terdapat sekitar 4 juta kepala keluarga atau 16 juta jiwa di Jabar yang masih BABS. Memang sekarang terjadi penurunan pada angka itu, namun tetap saja tergolong lamban. Harus ada program yang lebih fokus untuk mengatasi masalah ini. Jangan dijadikan program apa adanya.
Dia juga mengungkapkan angka BABS secara nasional. Menurutnya, data Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 dari website Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, masih terdapat 32,24 juta jiwa yang masih BABS. Sebagai perbandingan, Faiz menyebut Vietnam sebagai negara yang sudah menyelesaikan persoalan sanitasi ini sejak 12 tahun lalu.
Masalah perilaku BABS harus diungkap ke permjukaan, sebab masalah sanitasi adalah masalah hak asasi manusia. Karena sejatinya setiap warga negara berhak untuk hidup sehat, mendapatkan air bersih, dan lingkungan yang layak ditinggali.
“Kita contohkan di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ada pejabat yang menyebutkan sudah 90% warganya tidak BABS. Tapi coba lihat ke lapangan. Angka rumah tangga yang BABS lebih dari 1.500 keluarga. Jika setiap keluarga jumlahnya empat orang, maka jumlah yang ABS bisa mencapai 6 ribu orang,” ungkapnya.
Tak ada terobosan
Berdasarkan data, di Kabupaten Bandung dari jumlah penduduk 3,93 juta jiwa, terdapat 646,26 ribu jiwa masih BABS.Di kawasan perkotaan Bandung juga terjadi hal yang sangat ironis. Dari jumlah penduduk Kota Bandung yang mencapai 2,25 juta jiwa, terdapat 716,35 ribu jiwa masih BABS.
“Kondisi ini memprihatinkan. Kita melihat selama sepuluh tahun terakhir Pemkot Bandung tidak memiliki langkah terobosan untuk mengatasi roblem sanitasi. Begitu juga dengan pemerintahan daerah lainnya di Jabar,” kata Faiz Manshur.
Persoalan seperti ini terus berlangsung, ujar Faiz Manshur, karena banyak kepala daerah yang belum mampi berperan sebagai leader dalam proses pembangunan. Program yang dijalanlan seringkali tidak ada relevansinya dengan masalah rakyat miskin.
“Kelemahan pemerintah antara lain terdapat pada bupati dan wali kota. Sebab merekalah yang memiliki persinggungan langsung dengan masyarakat. Selama ini kebanyakan dari mereka tidak cukup pengetahuannya mengenai sanitasi. Maka wajar kalau daya juangnya lemah untuk menyehatkan masyarakat,” ujarnya.
Demikian juga dengan politisi, yang tidak memperhatikan masalah ini. Tidak ada politisi yang menjadikan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat sebagai program penting dalam kampanye mereka saat pileg. (Sup)***