BANDUNG.- Tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda. Karena itu, pihak yang memperjuangkan penggantian nama tersebut, harus menjalin komunikasi yang lebih luas dengan para tokoh Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat maupun di berbagai tempat lainnya.
“Kemudian dekati Presiden. Cari tokoh yang bisa mendukung. Minta waktu untuk berbicara. Insya Allah bisa,” kata Wakil ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar, dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh di Sekretariat Panitia Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jln. Garut Kota Bandung, Senin (12/10/2020).
Dalam kesempatan tersebut berbicara pula anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, Eni Sumarni. Sedangkan dari kalangan para penggagas Kongres Sunda hadir seperti Acil Bimbo, Ganjar Kurnia, Memet Hamdan, Andri Kantaprawira, Dyna Ahmad, Avi Taufik Hdayat dan Adjie Esa Putra.
Menurut mantan Gubernur Gorontalo itu, selama hasil hasil kajian menyatakan bahwa penggantian nama tersebut berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Jawa Barat, maka langkah penggantian nama tersebut menjadi penting. Tinggal melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya.
Fadel mencontohkan Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua. Kemudian pembentukan Provinsi Gorontalo, yang namanya berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. “Provinsi Gorontalo itu berbeda di antara provinsi lain yang memakai nama Sulawesi. Mereka buat kongres dan dialog. Nah kami dari MPR, menyerap aspirasi masyarakat, lalu disampaikan ke Presiden,” katanya.
Dikatakan Eni Sumarni, Sunda bukanlah semata nama sebuah etnis, melainkan identitas geografis. Dengan demikian tidak perlu dibenturkan dengan suku lainnya yang tinggal di Jawa Barat. Secara psikologis dan historis, ini sudah memadai dan mendukung. Tinggal keberanian dan kekompakan masyarakat Jawa Barat. Dia mengapresiasi langkah para tokoh masyarakat yang ingin mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda.
Sejak lama
Sementara itu Ketua SC Kongres Sunda, Andri Kantaprawira, menjelaskan, keinginan untuk mengembalikan nama Sunda sebagai nama provinsi di ujung barat Pulau Jawa ini. Langkah ke arah itu sudah dimulai sejak 1926, ketika pemerintah kolonial Belanda mempersilakan penggunaan nama Provinsi Sunda sebagai nama wilayah Jawa Barat.
Menyambut usulan dari Fadel Muhammah, Andri akan segera menulis surat kepada Presiden Joko Widodo. Dia berharap nama Provinsi Sunda/Tatar Sunda bisa terwujud pada masa Presiden Joko Widodo. Pihaknya juga akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai kalangan, supaya tercipta sebuah sinergi.
Dengan pengembalian nama Sunda sebagai identitas provinsi, diharapkan masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa Barat akan semakin dekat dengan budayanya dan semakin sejahtera. Dari berbagai dialog yang dilakukan dengan banyak elemen masyarakat, dukungan untuk penggantian nama Provinsi Jawa Barat pun kian kuat. Termasuk dukungan dari masyarakat kawasan pantai utara.
Menurut catatan, setidaknya hampir dalam tiga tahun terakhir ini wacana untuk menggangi nama Provinsi Jawa Barfat mejadi Provinsi Sunda kembali menghangat. Berbaga diskusi digelar untuk menyerap pandangan dari beragam kalangan. Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga tidak kebaratan, asal memanh sudah menjadi sebuah kesepatan. (Sup)***