Senin, 29 April 2024

Tag: Kongres Sunda

Abai pada Budaya Lokal, Revitalisasi akan Gagal
27Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Abai pada Budaya Lokal, Revitalisasi akan Gagal

BANDUNG.- Cerlang budaya lokal (local genius) yang masih bertahan, harus dirawat sebagai khasanah dari kebudayaan nasional. Jika tidak, maka bangsa ini tidak akan mampu melakukan revitalisasi. Pengalaman menunjukkan, hanya bangsa yang mampu merawat kearifan lokal, yang akan bisa membalik budaya global dan unggul di tengah berbagai budaya dunia “Lihatlah Jepang. Mereka menjadi negara maju, dengan tidak mengabaikan budaya lokalnya. Kearifan mereka terjaga dan berkembang dengan baik. Demikian juga dengan Korea dan India, mereka sangat menjaga warisan kearifan lokal mereka,” kata cendekiawan Dr. Yudi Latif pada webinar ”Refleksi Kebangsaan Akhir Tahun 2020”, Minggu (27/12/2020). Pada acara yang digelar Panitia Kongres Sunda itu, sebagai pembicara kunci Ketua DPD RI AA LaNyalla M. Mattalitt...
Read More
Kecemerlangan Djuanda dan Tragedi Nasional Itu
14Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Kecemerlangan Djuanda dan Tragedi Nasional Itu

PERNAHKAH terbayang apa yang terjadi dewasa ini, jika  Ir. Djuanda Kartawidjaja tidak mendeklarasikan batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebelum deklarasi yang dicetuskan 13 Desember 1957 itu, wilayah RI masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Deklarasi Djuanda menyatakan, Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Deklarasi itu kemudian dikuatkan dengan UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Luas wilayah RI pun bertambah 2,5 kali lipat, dari 2.027.087 km² men...
Read More
Hassan Wirajuda: Jika Tidak Konsisten, Dibodohi Negara Lain
13Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Hassan Wirajuda: Jika Tidak Konsisten, Dibodohi Negara Lain

BANDUNG.- Sikap yang  tidak konsisten dalam pelaksanaan konsep Wawasan Nusantara, dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia sendiri. Misalnya, Indonesia pernah dibodohi negara lain untuk menjual tanah dan air dengan harga sangat murah. Selain itu, kekayaan laut diekspor tanpa mempertimbangkan risiko yang akan terjadi bagi lingkungan dan para nelayannya. “Mungkin akan kaget mendengarnya. Dulu kita pernah menjual tanah dan air kepada Singapura. Kita menjual pasir, dibodohi Singapura,” kata mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda pada sawalamaya “Reaktualisasi Pemikiran Kebangsaan dan Kenegaraan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja”, yang digelar Panitia Kongres Sunda, Minggu (13/12/2020). Webminar itu membahas tentang Deklarasi Djuanda, yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 ...
Read More
Deklarasi Djuanda: Kini Terjadi Penyusutan Nasionalisme
13Des By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Utama

Deklarasi Djuanda: Kini Terjadi Penyusutan Nasionalisme

BANDUNG.- Dewasa ini telah terjadi penyusutan nasionalisme dan patriotisme, integrasi dan kohesi nasional terkoyak. Bhineka Tunggal tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan dengan ketaatan. Berbagai gejala disintegrasi nasional terjadi dengan beragam sebab yang dapat dijelaskan dan memerlukan solusi kedaruratan. “Sementara itu modernisasi seringkali diartikan sebagai westernisasi. Padahal seharusnya modernisasi dipahami sebagai memanfaatkan keindonesiaan,” kata ekonom Sri Edi Swasono saat menjadi pembicara kunci pada sawalamaya “Reaktualisasi Pemikiran Kebangsaan dan Kenegaraan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja”, yang digelar Panitia Kongres Sunda, Minggu (13/12/2020). Webminar itu membahas tentang Deklarasi Djuanda, yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada...
Read More
Untuk Wujudkan Provinsi Sunda, Dekati Presiden
12Okt By Redaksi apakabar.newsNo Comments
Kabar Hangat

Untuk Wujudkan Provinsi Sunda, Dekati Presiden

BANDUNG.- Tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda. Karena itu, pihak yang memperjuangkan penggantian nama tersebut, harus menjalin komunikasi yang lebih luas dengan para tokoh Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat maupun di berbagai tempat lainnya. “Kemudian dekati Presiden. Cari tokoh yang bisa mendukung. Minta waktu untuk berbicara. Insya Allah bisa," kata Wakil ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar, dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh di Sekretariat Panitia Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jln. Garut Kota Bandung, Senin (12/10/2020). Dalam kesempatan tersebut berbicara pula anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, Eni Sumarni. Sedangkan dari kalangan para penggagas Kongres Sunda hadir seperti Acil ...
Read More