Minggu, 16 Mei 2021

Pemerintah Abai terhadap Keselamatan Rakyat

KH Maman Imanulhaq

JAKARTA.- Saat ini negara sudah abai terhadap prinsip hukum salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Hal itu tampak saat negara membiarkan kerumunan massa demikian banyak, pada rangkaian kedatangan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dari Arab Saudi, perayaan pernikahan putri MRS dan rencana safari ke daerah-daerah.

“Ini adalah sikap inkonsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sikap seperti ini merupakan preseden buruk dan berdampak serius pada merebaknya kluster  baru Covid-19. Keadaan ini sungguh paradoks”, tegas Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), KH Maman Imanulhaq, dalam keterangannya di Tebet Jakarta, Senisn (16/11/2020).

Menurut Maman, selama ini asas “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” telah digunakan pemerintah. Misalnya untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial, razia masker, pembelajaran daring, pengaturan bekerja di rumah, penutupan mal dan pasar,  serta  aturan lain yang mengubah pola kehidupan yang berdampak luas.

Tetapi protokol kesehatan yang digaungkan para pejabat negara dan aparat keamanan, sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan orang pengikut MRS. Sikap inkonsistensi ini sangat melukai para dokter dan perawat yang berjuang di garda depan. Juga murid sekolah yang kehilangan semangat belajar karena daring, para korban PHK, para ustad yang menahan diri tidak menggelar kegiataan keagamaan, serta pihak yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat Covid-19.

Hanya imbauan

Pihak berwenang, kata Maman, sejauh ini hanya menyampaikan imbauan agar kerumunan itu menerapkan protokol kesehatan. Bahkan seolah memfasilitasi kerumunan itu seperti yang dilakukan aparat keamanan yang hadir pada kegiatan tersebut dan pembagian masker oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau imbauan, itu domainnya ormas seperti NU, Muhammadiyah dan yang lannya. Negara itu tidak cukup hanya imbauan, tapi harus mengambil tindakan tegas. Melarang atau membubarkan kerumunan,” tegas pengasuh Ponpes Al-Mizan Jatiwangi Majalengka ini.

KITA sudah mengirimkan rekomendasi kepada Presiden, kementrian dan lembaga tinggi negara yang salah satunya berisi pentingnya penanganan Covid-19, yang berasaskan prinsip keselamatan, keadilan dan partisipasi masyarakat.

“Kita meminta pemerintahan Jokowi mewariskan tata kelola pemerintahan yang tegas, berwibawa dan adil. Jokowi jangan terjebak politik akomodatif pragmatis yang merugikan rakyat banyak dan mencedrai demokrasi Pancasila yang berasas semangat gotong royong”, tutup Maman Imaulhaq. (Sup)***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: