INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebelumnya bernama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Awalnya berdirinya di Malang Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1956 dan diresmikan Presiden Soekarno. Hingga kini IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan tertua dan paling banyak diminati generasi milenial.
Sejumlah peristiwa kekerasan pernah terjadi di lembaga pendidikan ini dan menjadi sorotan publik. Salah satunya menimpa seorang praja bernama Cliff Muntu, asal Sulawasi Utara hingga meninggal dunia pada 3 April 2007. Diketahui kemudian, Cliff menjadi korban penganiayaan yang dilakukan seniornya. Kasus-kasus seperti itu mendapat liputan luas di berbagai media massa cetak maupun eletronik.
Saya mengikuti terus perkembangan IPDN. Saat ini, kondisinya sudah jauh berubah. Ketika berlangsung pembicaraan antara Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, MM dan para orangtua Praja 2020, kami menangkap kesan lebih kuat lagi bahwa IPDN yang sebelumnya terkesan sangar kini berganti dengan wajah smart.
Kami menyampaikan harapan supaya IPDN, membuka ruang yang luas bagi orangtua calon praja (capra) untuk mengetahui atau berkomunikasi menyangkut aktivitas di lembaga tersebut. Saat ini banyak saluran yang dapat dipakai seperti media sosial. Dengan demikian para orangtua bisa mengetahui informasi penting berkaitan dengan studi anaknya.
Keterbukaan dari pihak IPDN, salah satunya berdampak pada hilangnya kasus-kasus kekerasan. Apalagi Mendagri Tito Karnavian menegaskan kepada praja senior, instruktur dan semua stakeholder, tidak ada lagi kekerasan di IPDN. Komitmen ini harus didukung semua pengambil kebijakan. Para praja harus sehat fisik dan mentalnya. Asupan gizinya terjamin dengan baik.
Berkaitan dengan itu, para orangtua ingin mengetahui bagaimana menu makanan yang disediakan IPDN. Dijelaskan, menu makan bagi capra terpenuhi dengan baik sebagaimana mestinya. Meskipun kami juga paham, dalamm situasi pandemi Covid-19 saat ini, ada pemotongan anggaran di mana-mana untuk keperluan penanganan wabah corona.
Kami mendorong supaya IPDN tetap berdiri tegar di tengah berbagai kritikan tajam. Hal ini perlu penulis sampaikan, karena dalam beberapa tahun belakangan ini banyak suara sumbang yang ditujukann kepada IPDN. Misalnya IPDN pernah diserang sejumlah birokrat, politisi, dan aktivis mahasiswa.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, pada tahun 2015 pernah mengusulkan kepada kepada Presiden Jokowi, lembaga pendidikan ini dibubarkan. Pernyataan emosional itu bermula dari adanya pejabat lulusan IPDN yang terkena kasus hukum. Agar kasusnya tidak berlanjut, dia mengumpulkann uang dan berusaha menyuap kejaksaan.
Selain Ahok, politisi senior Agung Laksono juga pernah membuat pernyataan supaya IPDN dibubarkan. Selain itu, masyarakat yang berada di sekitar kampus IPDN di Jatinangor Sumedang pun pernah berunjuk rasa agar IPDN dibubarkan. Hal itu berkaian dengan meninggalnya Wendi, warga Jatinangor, yang diduga dianiaya oknum praja IPDN.
Menurut informasi, pada tanggal 4 November akan ada pengukuhan terhadap 1.058 orang capra. Idealnya informasi seperti ini disampaikan pihak IPDN kepada para orangtua capra jauh-jauh hari. Misalnya bagian humas IPDN menyebarkan kabar tersebut melalui grup WA. Termasuk member tahu apakah orangtua capra bisa hadir atau tidak dalam situasi seperti iini. Dengan demikian ada kepastian. Jangan sampai terulang, seperti kemarin. Hingga Jumat (29/10/2020) tidak ada kabar tentang kegiatan pengukuhan tersebut.
Penulis membaca sebuah berita bahwa IPDN telah mendapat bantuan dari Bank BJB berupa dana CRS. Kami berharap semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi pengembangan IPDN, sehingga institut ini lebih baik lagi dalam segala hal. Kami doakan IPDN terus maju dan menghasilkan kader-kader bangsa yang hebat. (H. Jaenudin, salahh seorang orangtua capra Angkatan XXXI IPDN)