Kamis, 25 April 2024

Tag: Unjuk Rasa

Polisi Harus Minta Maaf
Kabar Hangat

Polisi Harus Minta Maaf

BANDUNG.- Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) menilai aparat kepolisian telah mencederai harkat dan martabat sivitas akademika perguruan tinggi tersebut. Sejumlah petugas keamanan diduga melakukan tindak kekerasan dan pengrusakan fasilitas kampus saat  menangani mahasiswa usai unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, di Jalan Taman Sari, Rabu (7/10/2020) dan Kamis (8/10/2020). “Karena itu kami meminta aparat kepolisian meminta maaf kepada pihak Unisba melalui media massa. Polri harus mengusut tuntas kasus tersebut, dan memberi sanksi terhadap patugas yang melakukan tindakan tersebut,” tegas juru bicara Aliansi Mahasiswa Unisba Norman Lutfi di Kampus Unisba, Sabtu (10/10/2020). Dia menjelaskan, tindakan pengrusakan fasilitas kampus dan kekerasan berawal saat polisi membu...
Presiden Jawab Tudingan Seputar UU Cipta Kerja
Kabar Hangat

Presiden Jawab Tudingan Seputar UU Cipta Kerja

BANDUNG.- Presiden Joko Widodo akhirnya berbicara tentang UU Cipta Kerja yang menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Presiden berbicara di Istana Bogor dan disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020) malam. Sejumlah isu penting disampaikannya terkait  undang-undang yang memicu unjuk rasa di berbagai tempat selama tiga hari itu. Dengan setelan khas kemeja putih lengan panjang, Presiden menyinggung tentang unjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja, Presiden memandang hal itu terjadi karena dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi dari undang-undang tersebut dan hoaks yang menyebar di media sosial. “Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan upah minimum provinsi, upah minimum kota/kabupaten, atau minimum sektoral provi...
KSPSI Kawal Surat Emil untuk Presiden
Kabar Hangat

KSPSI Kawal Surat Emil untuk Presiden

  BANDUNG.- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat akan mengawal surat dari Gubernur Ridwan Kamil yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Supaya para buruh benar-benar mendapat kepastian, aspirasi mereka mengenai UU Cipta Kerja sampai ke meja presiden.  Selain itu, langkah untuk judicial review atas undang-undang tersebut sedang dipersiapkan. “Surat itu harus sampai, karena hanya presiden yang bisa mengeluarkan perppu  untuk mengatasi situasi seperti ini. Semoga presiden mendengar aspirasi kami. Kita juga menyiakan langkah untuk yudicial review  ke Mahkaman Konstitusi,” kata Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, saat dihubungi apakabar.news, Jumat (9/10/2020). Langkah hukum melalui MK, kata Roy Jinto, akan dilakukan nanti setelah sikap pr...