Sabtu, 27 Juli 2024

Tag: Daerah Otonomi Baru

DPRD Jabar Prioritaskan 3 Daerah Otonomi Baru
Kabar Utama

DPRD Jabar Prioritaskan 3 Daerah Otonomi Baru

BANDUNG.- Melalui sidang paripurna beberapa waktu lalu, DPRD Jabar memprioritaskan terwujudnya tiga daerah otonomi baru (DOB) yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Garut Selatan. Semua persyaratan pemekaran wilayah untuk tiga calon DOB tersebut sudah lengkap. “Malah kami di Komisi I sudah sepakat membuat nota komisi untuk mendukung lahirnya tiga DOB itu. Persyaratannya sudah lengkap. Termasuk juga kajian ilmiahnya,” ujar anggota Komisi I DPRD Jabar, Sidkonn Djampi kepada apakabar.news di Bandung, Jumat (6/11/2020). Sidkon mengomentari Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), yang mengusulkan sembilan wilayah CDOB. Meliputi Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Gar...
Pemekaran Daerah dan Kesejahteraan
Kabar Utama

Pemekaran Daerah dan Kesejahteraan

ASPIRASI masyarakat untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran wilayah terus menggeliat. Tiga dari enam daerah di Jabar sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), yaitu Bogor Barat (di Kabupaten Bogor), Garut Selatan (di Kab.  Garut) dan Sukabumi Utara (Kab. Sukabumi). Sedangkan tiga lainnya, selesai dikaji  yaitu usulan dari Indramayu, Cianjur, dan Kab. Bekasi. Jumlah tersebut tentu saja masih jauh dari ideal bagi Pemprov Jabar.  Berdasarkan kajian tim ahli, dalam sepuluh  tahun ke depan, Jabar seharusnya memiliki 40 kabupaten/kota. Saat ini, provinsi yang berpenduduk  48 juta jiwa ini baru memiliki 27 kabupaten/kota. Bandingkan dengan Jawa Timur, yang berpenduduk  40 juta jiwa sudah memiliki 38 kabupaten/kota. Inilah yang menurut Gubernur Ridwan Kamil t...
DOB Lebih Penting dari Ganti Nama Provinsi
Kabar Utama

DOB Lebih Penting dari Ganti Nama Provinsi

BANDUNG.- Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) lebih mendesak dilakukan, dari pada mengganti nama Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sunda/Tatar Sunda. Namun begitu, DPRD Jabar siap menerima jika para penggagas penggantian nama provinsi itu ingin bertemu dan berdialog. Sejauh ini memang belum ada pembicaraan resmi mengenai hal tersebut dengan pihak dewan. “Dengan senang hati kita akan menerima kedatangan saudara-saudara kami untuk berdialog. Karena memang sudah menjadi tugas wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi. Sejak kami dilantik September tahun lalu, rasanya belum ada dialog resmi soal ini dengan dewan,” kata anggota Komisi I DPRD Jabar, Abdy Yuhana kepada apakabar.news, di Bandung, Kamis (15/10/2020). Menurut anggota Fraksi PDI-P ini, Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan und...