Minggu, 16 Mei 2021

Tol Cisumdawu dan Cekikan Rentenir

Jalan Tol Cisumdawu. Dokumen Kmenterian PUPR.

SEGITIGA Rebana adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat, diapit fasilitas yang tersedia di Cirebon-Patimban (Subang)-Kertajati (Majalengka). Kawasan ini dipastikan masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar, yang dirancang paling maju dibanding kawasan lainnya. Sekaligus mengakomodir mulai direlokasinya industri-industri padat karya yang bertebaran di sejumlah kawasan daerah aluran sungai (DAS) Citarum.

Konsentrasi pembangunan di wilayah Segitiga Rebana mulai dibangun  seiring dengan mulai dibangunnya Pelabuhan Internasional Patimban; beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, yang terkoneksi dengan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).  “Saya akan mengawal opportunity ekonomi kawasan ini agar tidak berantakan,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Maret 2019 ketika menjelaskan Segitiga Emas Rebana..

Kemudian ada kabar baik, Pelabuhan Patimban yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dijadwalkan mulai beroperasi Desember 2020. Pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjungpriok tersebut,  sudah siap menghubungkan berbagai wilayah produktif di kawasan Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, dan sekitarnya.

Pelabuhan Patimban disiapkan sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia untuk kegiatan ekspor-impor otomotif. Model semacam ini sudah diterapkan di Thailand dengan kehadiran Pelabuhan Laem Chabang yang jaraknya 80 kilometer dari Bangkok. Pemerintah menargetkan, Pelabuhan Patimban  selesai pada tahun 2027.

BIJB Kertajati

Akan tetapi dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang sudah lebih dulu beroperasi –diresmikan tahun 2018- ada kabar kurang sedap. Bandara yang dioperasikan PT Angkasa Pura II Persero itu terus mengalami kelesuan jumlah penumpang.  Sejumlah maskapai yang pada awalnya siap membuka rute penerbangan, satu persatu menghentikan aktivitasnya.

Saat ini,  bandara megah tersebut kesepian. Tidak ada penerbangan komersial. Langkah penghematan n dilakukan hingga 70%. Bandara yang dibangun dengan dana Rp 2,6 triliun itu, memiliki area seluas 1.800 hektare yang terdiri dari 2 runways, area terminal penumpang seluas 121.000 meter persegi dan untuk area terminal kargo seluas 90.000 meter petrsegi.  Kapasitas bandara cukup untuk 22 pesawat.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu, masalah utama pengoperasian BIJB Kertajati adalah belum tuntasnya  Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), yang menghubungkan Kota Bandung dan Kertajati.  Dengan Tol Cisumdawu (61 kilometer), perjalanan Bandung-Kertajati yang semula bisa sampai 3 jam, dapat ditempih hanya sekitar 45 menit.

Kondisi tersebut  kemudian diperburuk dengan merebaknya wabah corona pada awal tahun 2020. Pandemi Covid-19 berdampak dahsyat terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk dunia penerbangan. Semakin tidak menentulah nasib BIJB Kertajati.

Presiden jengkel

Tersendatnya penyelesailan Tol Cisumdawu sempat membuat Presiden Joko Widodo  jengkel.  “Ini jalan tol yang penting sekali, tapi terhambat. Saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya, kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga ke Bandara Kertajati,” tegas Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (7/7/2020) lalu.

Mungkin Jokowi jengkel karena sudah delapan tahun sejak peletakan batu pertama  29 November 2012, tol ini belum juga selesai. Kendala teknis yang kerap ditemukan, kata Jokowi, terutama terkait pembebasan lahan. Selain itu, proses pengembalian dana talangan tanah yang terhambat urusan administrasi. Sedangkan pendanaan, kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, tidak ada masalah.

Kendala pembebasan lahan untuk tol dengan nilai investasi mencapai Rp 8,41 triliun itu cukup beragam. Menurut catatan hingga Maret 2020, di wilayah Cileunyi ada hambatan berupa relokasi bangunan pengganti  sekolah, kantor desa, Puskesmas, fasilitas milik Institus Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Juga ada fasilitas  SUTT PLN yang harus direlokasi.

Selain itu, masih ada lahan warga di jalur tol sepanjang 1,7 km yang juga belum dibebaskan. Lokasinya  di Desa Cileunyi, Kabupaten Bandung dan sebagian lagi masuk wilayah Sumedang, yakni di  Desa Sukarapih, Mekarsari  dan Margaluyu.  Prosesnya, ada yang tahap musyawarah. Ada pula  yang sudah mencapai tahap validasi BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Memang ada sekitar 40 pemilik lahan dan bangunan di Cileunyi yang keberatan dengan harga yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari 40 pemilik lahan dan bangunan, 37 pemilik lahan dan bangunan menggugat Kementerian PUPR dan kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Mereka mengajukan ganti rugi dengan total ‎Rp 194,2 milyar. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan. Sementara pihak tergugat menyatakan banding.

Itu baru hambatan yang terjadi di kawasan Cileunyi. Belum lagi hambatan di tempat lainnya.  Leletnya proses pembebasan lahan jalan tol Cisumdawu,  bukan hanya memperlambat pengerjaan fisik. Tapi juga  menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat pemilik lahan. Keterlambatan pembayaran, membuat mereka resah, bahkan ada yang stres. Mereka terancam pula kehilangan mata pencaharian.

Di satu sisi, mereka tidak bisa lagi memanfaatkan lahannya dan harus segera pindah mencari lahan baru. Karena tidak punya uang, mereka meminjam ke rentenir. Pencairan tidak kunjung datang, membuat utang semakin membengkak. Sementara itu, jika tanah di lokasi baru tidak segera dibeli, harganya akan semakin mahal. Maka banyak di antara mereka tercekik rentenir.

Setelah berkali-kali melenceng dari target penyelesaian, apakah akhir tahun ini Tol Cisumdawu bisa tuntas dan resmi beroperasi seperti direncanakan? (Enton Supriyatna Sind)***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: