MESKI bukan penetapan resmi dari pemerintah, bulan Desember dikenal sebagai bulan Gus Dur. Pada bulan inilah seorang ulama besar dan juga Bapak Bangsa bernama KH Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur wafat, tepatnya pada 31 Desember 2009. Tentu banyak catatan dibuat orang mengenai tokoh yang satu ini. Tak pernah habis untuk terus digali dan dibicarakan.
Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Cipasung, Singaparna, Kab. Tasiklamaya, tahun 1994 lampau, KH. Abdurrahman Wahid berdiskusi di kantor Redaksi Pikiran Rakyat Jalan Soekarno-Hatta 147 Bandung. Tokoh yang akrab dipanggil Gus Dur itu bicara tentang berbagai persoalan nasional dengan gayanya yang khas dan disambut ger-geran hadirin.
Tiba-tiba saja pembicaraan berbelok ke masalah Darul Islam (DI). Dunia saat ini, kata Gus Dur yang saat itu Ketua Umum PB NU, tengah mengalami perubahan besar. Tidak terkecuali di Indonesia. Apa yang sebelumnya secara politik diharamkan, pada perkembangan berikutnya bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.
Dia mengambil contoh tentang sikap lunak pemerintah terhadap sejumlah tokoh yang pada masa lalu dianggap berbahaya bagi negara, atau setidak-tidaknya dicurigai akan mengancam stabilitas nasional. Termasuk di dalamnya orang-orang yang terkait dengan Darul Islam (DI). Kelompok yang dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo tersebut mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pasda 1949 di Tasikmalaya.
“Belum lama ini, Panglkima ABRI Jenderal Feisal Tanjung mengunjungi Ajengan Khoer Affandi di Manonjaya Tasikmalaya. Semua tahu, Ajengan Khoer itu kan pernah menjabat semacam bupati DI untuk wilayah Ciamis dan sekitarnya. Kalau Feisal Tanjung saja sowan ke Ajengan Khoer, bukan tidak mungkin Pak Harto berziarah ke makam tokoh DI Kartosuwiryo di kawasan Pulau Seribu,” tuturnya.
Kalimat terakhir itu disambut riuh gelak yang hadir. Memang pada tahun tersebut, Feisal Tanjung bersilaturahmi ke Pesantren Miftahul Huda Manonjaya yang dipimpin KH. Khoer Affandi. Ulama ini memang cukup berpengaruh di Tasikmalaya dan Jawa Barat. Dia akrab dipanggil Uwak Khoer.
Tentu saja bukan lantaran ucapannya itu kalau kemudian Gus Dur diharamkan bersalaman dengan Presiden Soeharto, saat orang kuat Orde Baru tersebut membuka Muktamar NU di Cipasung. Bahkan Gus Dur tidak diperkenankan masuk ke ruang VIP, tempat Pak Harto beristirahat. Padahal hajatan itu adalah hajatan orang NU, dan Gus Dur adalah pimpinann puncaknya.
Gus Dur pun tidak boleh duduk di deretan utama saat acara pembukaan. Dia duduk di barisan kedua, ditemani KH. Muslim Rifai Imampuro yang akrab dipanggil Mbah Liem. Kiai unik ini adalah Pengasuh Ponpes Al-Muttaqien Pancasila Sakti, Troso, Klaten, Jawa Tengah. Disebut-sebut juga salah seorang guru spiritual Gus Dur.
Berani beda
Ketidaksukaan Pak Harto kepada Gus Dur, lebih disebabkan sikap Gus Dur yang dianggap seringkali berani berbeda pendapat dengan pemerintah. Kita semua tahu, pada zaman keemasan Orde Baru, perbedaan pendapat bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan. Dan Pak Harto bisa menggebuk kapan saja.
Muktamar ke- 29 NU menjadi muktamar terpanas sepanjang sejarah organisasi kaum sarungan itu. Arena perhelatan menjadi saksi, bagaimana tangan-tangan rezim berupaya untuk menjangkau dan mengobok-obok lebih jauh ke dalam tubuh NU. Berbagai cara dilakukan dan beberapa hal terasa dipaksakan dengan gaya kampungan.
Ada usaha untuk melakukan intervensi terhadap pers. Sejumlah panitia dan aparat pemerintahan di daerah, meminta pers untuk tidak terlalu banyak mengekspos Gus Dur Dur, yang saat itu calon kuat untuk duduk lagi sebagai Ketua Umum PBNU. Pers diimbau untuk memunculkan nama lain yang lebih disukai pemerintah. Dengan alasan, untuk kebaikan NU dan masa depan Indonesia.
Tapi perlawanan dari kubu Gus Dur juga tidak kalah hebatnya. Memang akhirnya terjadi benturan cukup keras antara kubu yang mendukung Gus Dur dan kubu Abu Hasan, yang diduga kuat mewakili kepentingan rezim. Ketika akhirnya Gus Dur terpilih lagi jadi Ketua PBNU, upaya menggoyang NU terus berlanjut.
Lalu berdiri Koordinator Pengurus Pusat NU (KPPNU) ) dengan Abu Hasan sebagai motornya. Dalam sebuah pertemuan PC NU se-Jabar di kantor PWNU Jabar –wartawan boleh hadir tapi semua isi pertemuan berderajat off the record- terungkap dengan jelas sepak terjang sejumlah petinggi negeri ini ingin memecah belah NU.
Para pengurus cabang itu mengakui, mereka didatangi aparat keamanan dan dibujuk untuk berangkat ke tempat deklarasi KPPNU di Jakarta. Semua ongkos,, kendadaraan dan keperluan lainnya disediakan. Untuk menjaga hubungan baik dengan aparat pemerintah, mereka pun berangkat.
Tujuan utama didirikannya KPPNU tiada lain untuk mengecilkan sosok Gus Dur, memperlemah pengaruhnya. Dengan cara itu diharapkan cucu KH Hasyim Asyari tersebut terpinggirkan dan lengser dari pimpinan tertinggi NU. Namun usaha itu tidak berhasil alias gagal total. Malahan KPPNU yang dalam waktu singkat mati lebih cepat. (Enton Suptiyatna Sind)***