MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta maaf kepada ibundanya, atas apa yang terjadi pada dirinya. Dia berharap, ibundanya yang sudah berusia lanjut dan sedang menonton tayangan dirinya di televisi, tetap kuat.
“Saya mohon maaf kepada ibunda saya. Mungkin beliau sedang menonton malam ini. Beliau sudah berusia lanjut, semoga tetap kuat. Saya juga akan kuat menghadapi semua ini,” kata Edhy Prabowo kepada wartawan, usai jumpa pers KPK di Gedun Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Sebelum itu Edhy pun meminta minta maaf kepada Presiden Joko Widodo, karena telah mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. “Saya juga minta maaf ke Pak Prabowo Subianto, guru saya, yang sudah mengajarkan banyak hal,” ujarnya.
Pada jumpa pers tersebut, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan ekspor bayi lobster (benur). Salah satu diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Edhy Prabowo menyatakan ini adalah sebuah kecelakaan dan siap mempertanggunjawabkan semua perbuatannya di depan hukum. Dia akan menjelaskan duduk perkaranya. Edhy juga membantah anggapan jika selama ini apa yang dilakukan sebagai sebuah pencitraan diri.
Setelah meminta maaf kepada seluruh keluarga besar partainya, Edhy menyatakan akan mengundurkan diri posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Juga sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. “Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar,” katanya.
Dari tujuh tersangka itu, dua di antaranya belum ditangkap dan diimbau segera menyerahkan diri. Keduanya ialah Andreau Pribadi Misanta (APM), staf khusus Edhy Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan Amiril Mukminin (AM).
Selengkapnya ketujuh tersangka itu adalah Edhy Prabowo (EP) sebagai Menteri KP, Safri (SAF) Stafsus Menteri KP, Andreau Pribadi Misanta (APM) Stafsus Menteri KP, Siswadi (SWD) pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih (AF) staf istri Menteri KP, dan Amiril Mukminin (AM). Seoran lainnya diduga sebai pemberi suap yakni Suharjito (SJT) Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP).
Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Hal itu dibenarkan juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi. (Enton Supriyatna Sind)***