Sabtu, 15 Mei 2021

Seharusnya, Kepala Daerah Terdepan Cegah Korupsi

 

                                                                                        Foto: Harian Haluan

BANDUNG.- Sebetulnya  kepala daerah, sangat besar pengaruhnya dalam mengerem laju korupsi di pemerintahan, asal mereka punya komitmen yang kuat. Langkah tersebut harus dimulai dari dirinya serta orang-orang dekat di sekelilingnya,  yang seringkali melakukan praktik-praktik kurang baik atau malah merongrong  kepala daerah.

“Nah, gubernur, bupati dan wali kota seharusnya menjadi orang paling depan dalam mencegah tindakan  korupsi. Semisal  dalam proses pengadaan barang dan jasa. Itu harus benar-benar diawasi,” kata Nandang  Suherman dari Perkumpulan Inisiatif kepada apakabar.news, di Bandung, Sabtu (24/10/10). Nandang diminta komentarnya berkaitan masih maraknya kasus korupsi di Jawa Barat.

Nandang mencontohkan, dalam pilkada, setiap kontestan membutuhkan biaya yang besar. Seringkali para kandidat yang tidak punya uang, melakukan “kerjasama” dengan pengusaha. Jika yang bersangkutan terpilih, maka dia memberi kompensasi pada pihak yang membantunya itu dalam bentuk proyek.

Selain itu, tindakan korupsi juga dimulai dengan praktik penyimpangan dalam hal penempatan para pejabat.  Di beberapa tempat ditengarai terjadi jual beli jabatah, bahkan ada kepala daerah yang diciduk KPK terkait kasus itu. Sekalipun dikemas dengan mekanisme lelang jabatan,  namun masih tercium aroma penggunaan uang alias sogokan.

Hotline pengaduan

Para kepala daerah, tambah Nandang,  sudah saatnya membuka hotline pengaduan warga jika menemukan praktik-praktik penyimpangan. Pengaduan itu ditangani tim yg melibatkan orang-orang kredibel dan harus transparan. “Peringkat juara dalam hal korupsi, harus menjadi cambuk bagi semua elemen masyarakat Jabar. Menolak secara massal terhada praktek korupsi,” tegas pegiat di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jabar itu.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPRD Jabar, Abdy Yuhana, menekankan perlunya komitmen bersama untuk membangun pemerintahan daerah yang clean dan clear. “Komitmen bersama itu sangat penting, Karena merupakan wujud dari kesungguhan untuk membangun pemerintahan yang bersih,” kata Abdy Yuhana.

Komitmen bersama itu direalisasikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang mengedepankan transparansi , akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir penyimpangan. Termasuk juga mengoptimalkan fungsi pengawasan yangg efektif dari DPRD kepada pemerintah daerahnya.

“Sebenarnya langkah pengawasan internal sudah dilakukan  secara rutin, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk misalnua dalam hal manajemen pemerintahan yang  sudah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” katanya. (Sup)***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: