Kamis, 28 Maret 2024

Tag: Kasus Suap

Kurang dari Sebulan, KPK Tahan Dua Menteri
Kabar Utama

Kurang dari Sebulan, KPK Tahan Dua Menteri

JAKARTA.- Kurang dari sebulan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan dua menteri sebagai tersangka dugaan korupsi. Pada 25 November lalu, lembaga antirasuah itu menciduk Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) karena diduga terlibat dalam kasus suap urusan ekspor lobster. Kemudian pada Minggu (6/12/2020) dini hari KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bansos Covid-19. Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat orang tersangka lainnya. Pada kesempatan jumpa pers di gedung KPK, diperlihatkan barang bukti uang Rp 14,5 miliar yang berhasik disita. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, pengungkapan kasus tersebut bermula dari adanya informasi dugaan penerimaan uang oleh sejumlah penyelenggara negara da...
Antara “Hattrick” Cimahi dan “Hattrick” Subang
Kabar Hangat

Antara “Hattrick” Cimahi dan “Hattrick” Subang

KETIKA Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (27/11/2020), ingatan orang kemudian melayang kepada dua kasus sebelumnya. Mantan Wali Kota Cimahi Itoch Tohija (2002-2007 dan 2007-2012) dan Atty Suharti (2012-2017) juga terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Pasangan suami istri ini diboyong KPK pada tahun 2016. Secara berkelakar, orang-orang menyebut rentetan penangkapan kepada ketiga orang itu sebagai “hattrick”. Sebuah istilah dalam sepak bola ketika seorang pemain memasukkan tiga gol ke gawang lawan. Tapi sebenarnya, kejadian hattrick di Cimahi baru datang kemudian. Ada kota lain yang sudah mendaduhulinya, yakni Kabupaten Subang. Di kabupaten itu tiga orang ditangkap berturut-turut saat mereka masih aktif menjabat bupati. Masih ingat Ee...
Cimahi, Kota Kecil dengan Kasus Orang-Orang Besar
Kabar Utama

Cimahi, Kota Kecil dengan Kasus Orang-Orang Besar

CIMAHI adalah sebuah wilayah di sebelah barat Kota Bandung. Luasnya hanya 40,2 Km2.  Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1975, Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976, dan menjadi kota administratif pertama di Jawa Barat. Ketika itu masih berada di bawah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001, Mulai 21 Juni 2001 status Cimahi menjadi kota. Ketika menjadi kota, wilayah ini hanya memiliki tiga kecamatan yaitu Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, dan Cimahi Utara. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 532.988 jiwa. Kini Cimahi menjadi salah satu kawasan pertumbuhan Kota Bandung di sebelah barat. Banyak industri berdiri di kota tangsi militer ini. APBD Cimahi murni untuk tahun anggaran 2020 yang menca...
Yusuf Gantikan Posisi Wali Kota Tasik
Kabar Utama

Yusuf Gantikan Posisi Wali Kota Tasik

TASIKMALAYA.- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyurati Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, dan memintanya untuk meggantikan posisi Wali Kota Budi Budiman dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Tasikmalaya. “Selain itu, Pak Gubernur juga meminta saya memantau kasus yang dialami Pak Budi Budiman untuk dilaporkan kepada beliau,” kata Muhammad Yusuf kepada wartawan di Tasikmalaya, Senin (26/10/2020). "Sehubungan hal itu, untuk menjamin keberlangsungan pemerintah , kami diberi wewenang untuk melaksanakan tugas wali kota sesuai dengan ketentuan undang-undang,” jelasnya. Yusuf menjamin, roda pemerintahan di Kota Tasikmalaya  tetap berjalan sebagaimana mestinya, walaupun Wali Kota Budi Budiman berada dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirinya siap untuk mejalanka...
Bui Menunggu Dua Mantan Wakil Rakyat
Kabar Hangat

Bui Menunggu Dua Mantan Wakil Rakyat

BANDUNG.- Dua mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, terbukti melanggar pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Karena itu, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut masing-masing 6 tahun dan 4 tahun penjara, dalam dalam sidang di PN Tipikor Bandung, Senin (19/10/2020) malam. Selain itu, Tomtom juga harus menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 7.1 miliar, sedangkan Kadar Rp 5,8 miliar. Tuntutan terhadap Kadar lebih rendah, karena KPK telah mengabulkan permohonan penasehat hukum Kadar Selamat, Rizky Rizgantara, yang mengajukan justice collaborator atas nama kliennya. Jaksa Khaerudin menilai Tomtom berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan. Sedangkan Kadar Slamet sudah pernah dihukum.  Akan tetapi Kadar bersedia menjadi justice collabulator, d...