Petahana Jangan Pakai Bansos untuk Pilkada
JAKARTA.- Jangan ada kepala daerah khususnya petahana yang memanfaatkan bantuan sosial penanganan Covid-19 dan mempolitisinya sebagai upaya memperoleh simpati dari warga untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi penyaluranya untuk memastikan tidak disalahgunakan.
“KPK juga telah memitigasi potensi risiko kecurangan dalam penyaluran bansos, yakni data fiktif dan tidak memenuhi syarat, benturan kepentingan dari para pelaksana di pemerintah baik pusat maupun daerah,” ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2020).
Selain itu, KPK juga mendapati kenyataan adanya pemerasan kepada warga penerima, sehingga warga tidak menerima bansos. Ada pula potensi gratifikasi atau...
