MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, akan dibuka akhir Desember ini. Bahkan uji coba bongkar muat akan dilakukan pada, Kamis (3/12/2020). Sebelumnya memang direncanakan, pelabuhan yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) beroperasi Desember 2020.
Pelabuhan Patimban disiapkan sebagai pelabuhan terbesar untuk kegiatan ekspor-impor otomotif. Model semacam ini sudah diterapkan di Thailand dengan kehadiran Pelabuhan Laem Chabang yang jaraknya 80 kilometer dari Bangkok. Pemerintah menargetkan, Pelabuhan Patimban selesai pada tahun 2027.
Total nilai investasi yang dibutuhkan hingga selesai pada 2027 bisa mencapai Rp 50 triliun. Total luas area Pelabuhan Patimban mencapai 654 hektare. Lebih luas dari Tanjung Priok yang hanya 604 hektare. Dari jumlah tersebut, 300 hektare di antaranya akan diperuntukkan bagi peti kemas dan terminal kendaraan. Sedanglan 354 hektare lainnya akan disiapkan untuk back up area.
Pelabuhan Patimban merupakan salah satu fasilitas yang mengapit Segi Tiga Rebana yang meliputi Cirebon, Patimban, Kertajati. Kawasan ini digadang-gadang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat dengan didukung 3 konektivitas wilayah yaitu Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Kertajati di Majalengka, dan Pelabuhan Cirebon.
Pada kawasan tersebut akan dibangun 10 Kawasan Industri dan Kota Baru, 6.857 Perusahaan, 13 Sektor, 38.352 Hektar lahan Perumahan, dan 3.39 Juta Penduduk. Selain itu, manfaat dari pembangunan tersebut akan menghasilkan sumber daya listrik, air, pusat data dan keamanan, peluang kawasan ekonomi khusus, dan perizinan/lisensi.
Belum layak
Akan tetapi berbeda dengan optimisme dari kalangan pemerintahan yang akan segera mengoperasikan Patimban, suara dari Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, justru menilai sebaliknya. Menurutnya, Pelabuhan Patimban belum layak dioperasikan dalam waktu dekat. Infrastruktur pendukung belum siap untuk menjadi alternatif pintu gerbang ekspor-impor.
Keterburu-buruan pemerintah mengoperasikan Pelabuhan Patimban, kata Siswanto, akan berpotensi menciptakan inefisiensi. Semua pihak harus berkaca pada kasus Bandara Kertajati yang digadang-gadang sebagai bandara alternatif masyarakat Jawa Barat, tapi kini justru lebih banyak menganggur.
“Apa urgensinya pengoperasian Pelabuhan Patimban dalam waktu dekat. Saya sudah melihat langsung pembangunan Pelabuhan Patimban pertengahan November 2020. Sejauh ini, belum ada satu pun layanan maritim yang beroperasi di sekitar pelabuhan,” kata Siswanto di Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Menurut dia, tidak ada kondisi yang mendesak bagi pemerintah untuk secepatnya mengoperasikan Pelabuhan Patimban. Dia menjelaskan, aktivitas ekspor maupun impor masih cenderung turun atau stagnan. Kondisi riil di Pelabuhan Tanjung Priok juga menunjukkan bahwa penurunan arus petikemas masih terjadi hingga kuartal ketiga.
“Selain itu, pemerintah juga belum menetapkan operator, meskipun CT Corp telah ditunjuk sebagai satu-satunya konsorsium yang lolos prakualifikasi lelang. Nama CT Corp sendiri masih menjadi pertanyaan,” ungkapnya.
Namarin sebagai bagian dari komunitas layanan maritim di Tanah Air, mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pengoperasian Pelabuhan Patimban dalam waktu dekat. Jangan sampai hanya menjadi proyek mercusuar di awal-awal saja, kemudian mangkrak dan tidak berfungsi secara ideal. (Rachmat Kartabudhi)***