BAGI Anda yang melakukan perjalanan antara Bandung dan Sumedang lewat Cadas Pangeran, akan disambut patung dua orang yang sedang berhadapan. Patung yang memisahkan jalur atas dan bawah itu, mengambarkan Pangeran Kornel yang bersalaman dengan Gubernur Jenderal Hindia BelandaHerman Willem Daendels menggunakan tangan kiri. Tangan kananya memegang hulu keris Nagasasra yang terselip dipinggang.
Sikap Bupati Sumedang bernama asli Pangeran Kusumadinata IX tersebut, adalah bentuk protes kepada Daendels atas penderitaan rakyat dalam membangun jalan raya pos di wilayah Sumedang, yang menimbulkan banyak korban jiwa. Akibat protes itu, Daendels kemudian meminta pasukan zeni menggunakan bahan peledak untuk membobol bukit cadas yang akan dipakai jalan.
Kisah heroik itu terpelihara sekian lama di tengah masyarakat. Bahkan berkembang pula cerita ikutannya yang menujukkan kehebatan Pangeran Kornel mampu menaklukkan Daendels yang berperangai keras dan galak. Tapi apakah memang nyata pertemuan antara Pengeran Kornel dan Daendels itu? Betulkah ada protes dari Bupati Sumedang kepada Sang Gubernur Jenderal?
“Legenda ini hanya sebuah mitos,” ujar Prof. Dr. Djoko Marihandono dalam makalahnya berjudul “Mendekonstruksi Mitos Pembangunan Jalan Raya Cadas Pangeran 1808: Komparasi Sejarah dan Tradisi Lisan”. Ini makalah lama yang dibuat pada April 2008. Djoko adalah pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
Djoko dengan panjang lebar mengungkapkan seluk-beluk proyek jalan raya pos sepanjang lebih dari 1.000 km tersebut dengan menggunakan sumber tertulis. Misalnya korespondensi antara penguasa pribumi dengan pemerintahan kolonial, khususnya yang ditugasi mengawasi pelaksanaan proyek jalan yang membentang dari Anyer hingga Panarukan itu.
Tidak keberatan
Dalam data tersebut banyak dilaporkan tentang manfaat dan penggunaan jalan baru (jalan raya pos), khususnya untuk pengangkutan kopi. Dari interpretasi yang diperoleh, tampak bahwa elit pribumi pada umumnya mendapatkan keuntungan dari adanya jalan ini. Banyak ucapan terimakasih dan menawarkan jasa mereka bila diperlukan lagi.
Dari kumpulan surat itu, kata Djoko, tampak berbeda dengan apa yang selama ini termuat dalam mitos. Seolah Pangeran Kornel menentang pembangunan jalan itu, dengan alasan daerah yang dilewati sangat memberatkan tenaga kerjanya. Sebaliknya Bupati Sumedang (tanpa nama) yang disebut dalam arsip, tidak menyatakan keberatan sama sekali. Bahkan menawarkan bantuan selanjutnya jika diperlukan.
Menurut tradisi kolonial, setiap peristiwa penting yang terjadi di daerah terutama berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintah, pasti akan dilaporkan. Apalagi kedatangan seorang Gubernur Jenederal Hindia Belanda ke suatu daera akan meninggalkan catatan arsip yang cukup panjang, mulai dari laporan keberangkatannya hingga kepulangannya kembali.
“Peristiwa pertemuan Daendels dan Pangeran Kusumadinata tidak tertulis dalam arsip mana pun, termasuk juga dalam laporan Daendels kepada Menteri Perdagangan dan Koloni Van der Heim,” kata Djoko Marihandono.
Selain arsip, beberapa tulisan leksikografi yang membahas tentang masa pemerintahan Daendels juga tidak menyebut peristiwa di Cadas Pangeran. Hageman yang pernah beberapa kali menulis tentag sejarah Jawa periode 1800-1811 tidak pernah menyinggung tentang peristiwa itu. Begitu pula dengan leksikografi lainnya.
Bukti prasasti
Data yang menjadi bukti utama dari mitos PangeranKornel adalah prasasti di bawah tugu peringatan itu. Namun bulan dan angka tahun yang disebutkan adalah masa pemerintahan Pangeran Kusumadinata sebagai Bupati Sumedang yakni 26 November 1811 hingga 12 Maret 1812. Sedangkan periode kekuasaan Daendels di Hindia Belanda adalalah 1808-1811.
Menurut Djoko, dengan melihat kenyataan maka penafsiran historisnya adalah tidak ada pertemuan antara Dendels dan Pangeran Kornel. Bisa pula ditarik kesimpulam, kisah itu adalah mitos alias tidak nyata. Tidak ada peristiwa protes dari Pangeran Kornel kepada Sang Gubernur Jenderal. Tidak ada pula insiden bersalaman dengan tangan kiri.
Lalu Djoko mengemukakan pertanyaan kunci: Mungkinkah Daendels akan membiarkan seorang bupati melawan kebijakannya dan menantang di depannya? Padahal selama periode kekuasaan Daendels, Sultan Banten diturunkan dan istananya dihancurkan. Kemudian tiga orang raja Jawa diturunkan dan dibuang atas perintahnya. Itu terjadi karena mereka menentang kebijakannya.
Mengenai sosok Pangeran Kusumadinata, Djoko juga mencatat adanya kelemahan pada mitos itu. Tokoh ini lahir pada 1791 atau umur 17 tahun saat Daendels membangun jalan raya pos. Menurutnya, dalam usia 16-17 tahun, seorang bupati sulit digambarkan bisa berhadapan dengan seorangg panglima tertinggi angkatan bersenjata Prancis yang berkuasa atas seluruh kawasan sebelah timur Tanjung Harapan. Waallahu ‘alam. (Enton Supriyatna Sind)***