PEMPROV Jawa Barat memasukkan alun alun dalam 40 proyek strategis, yang dikerjakan di bidang pembangunan infrastruktur dan revitalisasi kawasan wisata di Jawa Barat. Seiring dengan dikebutnya proyek lain seperti revitalisasi Kalimalang Bekasi, Waduk Darma (Kuningan), Pantai Pangandaran, Situ Bagendit (Garut), Situ Ciburuy (Kabupaten Bandung Barat), dan Gunung Padang (Cianjur).
Bantuan keuangan pun sudah digelontorkan untuk delapan kota dan kabupaten dalam program revitalisasi alun-alun. Untuk alun-alun Kabupaten Bandung sebesar Rp 15 miliar, Indramayu Rp 15 miliar, Karawang Rp 18 miliar, Majalengka Rp 18 miliar, Kabupaten Tasikmalaya Rp 15 miliar, Sumedang Rp 18 miliar, Kota Cirebon Rp 30 miliar, dan Kota Sukabumi Rp 18 miliar.
Memoles alun-alun menjadi elok dan enak untuk dijadikan tempat wisata, bukan sesuatu yang mubazir. Seperti halnya pembangunan begitu banyak taman di Kota Bandung, memang bermanfaat bagi masyarakat. Setidaknya intensitas pertemuan warga di ruang publik menjadi bertambah, silaturahmi terjaga dan tentu saja diharapkan berdampak pada suasana hati yang bahagia.
Akan tetapi, di Jawa Barat saat ini masih terdapat masalah mendasar yang berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Jika diibaratkan alun-alun sebagai halaman depan sebuah rumah, maka masih terdapat persoalan yang selama ini menghantui halaman belakangnya. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan signifikan. Masalah tersebut salah satunya adalah sanitasi. Tengoklah, masih banyak toilet darurat yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
Pada tahun 2017 lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkap ada 28 juta masyarakat Indonesia yang masih buang air kecil dan buang air besar (BAB) sembarangan. Angka itu merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah India. Tentu peringkat ini bukanlah sesuatu yang layak dibanggakan. Data pada tahun 2016 menunjukkan, baru 67,2 persen penduduknya yang memiliki akses terhadap sanitasi. Pemerintah menargetkan, angkanya menjadi 100% pada 2019.
Hampir setengahnya
Ketahuilah dari angka 28 juta jiwa yang BAB sembarangan itu, hampir setengahnya disumbang dari Jawa Barat. Kita bisa melihat data BPS tahun 2016 yang menunjukkan, di Jabar ada 12.589.790 keluarga. Sebanyak 4.351.031 (34,56%) keluarga di antaranya masih buang air besar (BAB) sembarangan. Jika dihitung dengan jumlah orang, maka diperkirakan ada 16.359.878 jiwa membutuhkan sarana BAB yang memadai dan beradab.
Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 menyebutkan, dari sekitar 50 juta penduduk Jabar terdapat 9,15 juta jiwa yang masih BABS. Ambil contoh di Kecamatan Ciparay ada 17.178 keluarga yang masih BABS. Maka yang berperilaku BABS bisa mencapai 68.000 jiwa. Di Kota Bandung, dari 2,25 juta penduduknya ada 716,35 ribu jiwa masih BABS. Kabupaten Bogor yang penduduknya lebih dari 8 juta jiwa, terdapat sekitar 2 juta warganya BABS.
Hasil survey World Bank 2008 diketahui sanitasi buruk telah merugikan Indonesia hingga Rp 56 triliun atau sekitar 2,3 persen dari pendapatan perkapita (GDP) Indonesia. Kerugian material dan nonmaterial itu terjadi akibat masih minimnya air bersih dan sarana sanitasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Kualitas sanitasi yang buruk sangat berpengaruh terhadap kondisi gizi pada anak. Gizi buruk bukan hanya karena kurangnya asupan makanan. Sanitasi buruk adalah masalah utama yang harus diatasi sebelum bergerak ke program perbaikan gizi. Setiap jam terdapat 15-22 orang yang meninggal akibat diare dan penumonia yang pemicunya karena sanitasi yang buruk. Setiap tahun terdapat 136 ribu – 190 ribu anak-anak di Indonesia meninggal sebelum usia lima tahun dengan pemicu yang sama.
Data di atas kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan untuk memberi perhatian lebih besar terhadap persoalan sanitasi. Mengurus Jawa Barat tentu bukan hanya persoalan merevitalisasi objek-objek wisata semata, tetapi juga memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Selamat memperingati Hari Toilet Sedunia 19 November. (Enton Supriyatna Sind) ***