Sabtu, 15 Mei 2021

KPK Kembali Periksa Wali Kota Banjar

Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih

JAKARTA.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (12/11), memanggil Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi  proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai 2017. Bagi Ade, ini adalah pemanggilan kedua kalinya dalam kasus teresebut.  Sebelumnya, dia datang ke KPK pada 12 Agustus 2020 lalu.

Penyidik KPK tidak hanya gemanggil Ade, namun juha beberapa orang lainnya sebagai saksi. Mereka adalah Direktur PT Harisma Bakti Utama Enang Supyana dan mantan Kabid Pengairan Dinas PUPR Kota Banjar Endang Pandi.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, pemeriksaan terhadap tiga saksi itu digelar Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini,  KPK belum menetapkan  tersangka dalam kasus bersangkutan.

Menurut catatan, pada tanggal 06 Agustus 2020, Herman Sutrisno dipanggil KPK terkait kasus korupsi prmyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012 sampai 2017. Enam hari kemudian,  tanggal 12 Agustus 2020, giliran Wali Kota Ade Uu Sukaesih yang dipanggil komisi antirasuah tersebut.

Dua kepala daerah

KPK juga sudah  memanggil saksi lainnya, di antaranya Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar David Abdullah,  Kepala Kantor Kas BJB Cikarang Selatan dan Manajer Operasional Bank BJB Banjar Usep Rohyandi Syam, eks anggota DPRD Kota Banjar  Rosidin, serta dua mantan Sekda Sodikin dan Fenny Fachrudin.  Sejauh ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus  itu.

Penyidik mengonrfirmasi antara lain tentang kegiatan usaha pihak keluarga Ade. Pada tanggal 11 Agustus 2020 KPK  telah memeriksa Direktur Operasional PT Pribadi Manunggal Guntur Rachmadi yang juga anak dari Ade Uu Sukaesih.Saat itu, penyidik mendalami kegiatan usaha yang dilakukan oleh Guntur Rachmadi.

Dengan dipanggilnya Ade Uu Sukaesih, maka dalam tiga hari terakhir sudah dua kepala daerah di Jabar  dipanggil KPK. Pada Senin (10/11/2020) KPK meriksa Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Belum jelas dalam kasus apa dia diperiksa. Namun ada dugaan, berkaitan dengan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial pada tahun tahun anggaran 2019. (Sup)***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: