Jumat, 26 April 2024

Kepala Daerah dan Politik Dinasti di Jawa Barat

  1. Kabupaten Purwakarta

Dedi Mulyadi terpilih menjadi Bupati Purwakarta untuk masa jabatan 2008-2013. Kemudia pada pemilhan berikutnya, dia terpilih kiembali untuk periode 2013-2018. Pada 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016 – 2020 menggantikan Irianto MS Syafiuddin alias Yance.

Pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, Dedi diusung sebagai Calon Wakil Gubernur Jabar oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat, berpasangan dengan Deddy Mizwar. Namun pasangan ini gagal duduk di Gedung Sate. Dedi Mulyadi kini tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.

  1. Kabupaten Bogor

Rahmat Yasin adalah Bupati Bogor periode 2008-2013. Pada pilkada selanjutnya, dia terpilih lagi sebagai bupati untuk masa jabatan 2013-2018. Namun belum setahun menjabat sebagai bupati  pada periode kedua itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 7 Mei 2014 menangkap Rahmat Yasin. Dia terkait dengan izin Rancangan Umum Tata Ruang di Bogor, Puncak, dan Cianjur. Rahmat divonis kurungan penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Rahmat bebas bersyarat pada 8 Mei 2019 dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Tidak lama kemudian KPK menetapkan RY sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Dia diduga memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8,93 miliar. Uang itu untuk operasional serta kampanye pilkada dan pileg pada 2013-2014. Juga tersangka pada kasus gratifikasi tanah seluas 20 hektare di daerah Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Kursi Bupati Bogor yang kosong, diisi Wabup Nurhayanti yang kemudian dilantik menjadi Bupati Bogor tanggal 16 Maret 2015. Pengaruh Rahmat Yasin di tengah masyarakat Kab. Bogor masih besar. Pada Pilkada 2018, Ade Munawaroh Yasin, yang tak lain adik Rahmat, terpilih jadi Bupati Bogor 2018-2023. Tidak hanya itu, Ketua DPC PPP Jabar yang ditinggalkan Rahmat pun dipegang Ade.

  1. Kota Banjar

Kota Banjar diresmikan 21 Pebruari 2003. Herman Sutrisno menjabat Wali Kota Banjar dua periode yaitu 2004-2008 dan 2008-2013. Kemudian estafet kepemimpinan di Banjar beralih kepada istrinya, Ade Uu Sukaesih untuk masa jabatan 2013-12018 dan 2018-2023. Herman adalah mantan Ketua DPD Golkar Ciamis dan kini Wakil Ketua DPD Golkar Jabar.

Pada tanggal 06 Agustus 2020, Herman Sutrisno dipanggil KPK terkait kasus korupsi prmyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012 sampai 2017. Enam hari kemudian,  tanggal 12 Agustus 2020, giliran Wali Kota Ade Uu Sukaesih yang dipanggil komisi antirasuah tersebut.

Penyidik mengonrfirmasi antara lain tentang kegiatan usaha pihak keluarga Ade. KPK juga sudah  memanggil saksi lainnya, di antaranya Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar David Abdullah,  Kepala Kantor Kas BJB Cikarang Selatan dan Manajer Operasional Bank BJB Banjar Usep Rohyandi Syam, eks anggota DPRD Kota Banjar  Rosidin, serta dua mantan Sekda Sodikin dan Fenny Fachrudin.  Sejauh ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus  itu.

  1. Kabupaten Cianjur

Di Kota Tauco yang sejuk itu, Tjetjep Muchtar Soleh, menjabat bupati dua periode yaitu tahun 2006-2011 dan 2011-2016. Saat menjabat orang nomor satu di Cianjur, ada kasus korupsi pembangunan masjid. Tjetjep berucap, “Ini rumah Allah. Kalau ada yang korupsi dalam pembangunnya patut disiksa”.

Setelah dia merampungkan dua periode, maka kekuasaan beralih ke tangan anaknya, Irvan Rivano Muchtar, yang terpilih untuk peridode 2016-2021. Sebelumnya, lewat Partai Demokrat, Irvan duduk sebagai anggota DPRD Jabar sejak 2014. Namun, pada 2015 dia beralih ke Partai Golkar.

Saat roda pemerintahan baru berjalan sekitar dua tahun, Ivan terkena OTT KPK. Ivan diduga melakukan melakukan korupsi, memotong dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 137 SMP di  Cianjur. Ironisya, uang hasil korupsi itu diserahterimakan para pelaku di Masjid Agung Cianjur.

Dalam persidangan, dakwaan jaksa KPK menyebutkan, Irvan terbukti menyunat dana dari APBN tersebut dan meraup Rp 6,9 miliar dengan cata memeras 137 kepala sekolah. Pengadilan memvonis Irvan 5 tahun penjara. Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar Irvan, juga terlbat kasus bersangkutan.

  1. Kabupaten Kuningan

Aang Hamid Suganda, adalah Bupati Kuningan selama dua periode, yakni periode tahun 2003-2008 dan periode kedua tahun 2008-2013. Aang menuju kursi kekuasaan menggunakan perahu  PDI Perjuangan. Untuk suksesi kepemimpinan di Kuningan, Aang mempersiapkan istrinya sendiri, Utje Choeriah Hamid Suganda.

Lewat kendaraan banteng bermoncong putih, perempuan kelahiran Bogor ini tampil memimpin Kuningan untuk periode 2013-2018. Akan tetapi takdir berkata lain, Utje meninggal dunia pada tahun 2016. Posisi bupati kemudian dipegang Acep Purnama yang tidak lain ialah wakil dari Utje Choeriah.

Pada Pilkada Kuninan tahun 2018, Acep Purnama mencalonlan diri menjadi bupati berpasangan dengan M Ridho Suganda (anak dari Aang Hamid Suganda dan Utje Choeriah). Pasangan Acep-Ridho berhasil mengungguli dua pasangan calon lainnya. Mereka akan memimpin Kuningan untuk masa bakti 2018-2023. (Tim apakabar.news)***

 

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: